 |
SEIRAMA
DALAM NADA INKLUSI SOSIAL SUKU BOTI
Ibaratnya sebuah orkestra yang dimainkan dalam
sebuah pentas bertemakan inklusi sosial bagi Suku Boti. Beragan nada berpaduan
menjadi sebuah alunan irama yang merdu dalam sebuah tujuan yang sama walaupun
bentuk dan nadanya berbeda namun berpadu.
Dalam sebuah
pertemuan dengan warga Suku Boti membicarakan tentang persoalan Basis Data Terpadu, Saya
melontarkan sebuah
pernyataan ringan
“Benarkah
Warga Suku Boti mau dikatakan miskin”;
Pertanyaan ringan ini ternyata
mendapat respon dari semua peserta…
Ada yang menggeleng, ada yang menggumam, ada
yang berbisik, tapi adapula yang dengan lantang menjawab
“kaha, hai kam miskin fa” jika diartikan dangan
bahasa indonesia “Tidak,kami tidak miskin”
Protespun bermunculan,
“Kami punya banyak ternak peliharaan dan kebun
yang luas, tapi kami dikategorrikan miskin karena hanya lihat rumah kami yang
hanya beratapkan ilalang dan berdiding pelepah gewang”.
 |
| Bapak Suli Neolaka sedang menyampaikan pendapat pertemuan dengan stakeholder di Desa Boti |
“Kami ingin sekali agar nama kami tidak masuk dalam kategori miskin dan masukkan saudara kami yang layak untuk miskin tapi kami tidak tahu bagaimana caranya ucap Bapak Suli salah seorang Tokoh Adat di Desa Boti”.
diskusi-diskusi
yang terbangun menjadi poin masuk untuk kami membicarakan bagaimana proses pendataan. Dalam
diskusi inipun kemudian baru ditemukan
bahwa selama ini warga Suku Boti sangat kesulitan dalam melakukan perubahan
data KK miskin jadi selalu bantuan datang kami tidak bisa mengelak walaupun
kami tahu bahwa keluarga itu tidak layak menerimanya lagi.
Bahkan kami juga
bingung bagaimana memasukkan data KK baru yang benar-benar memang masuk dalam
kategori miskin.
***
Pada waktu yang berbeda kami
bertemu dengan stakeholder di tingkat kabupaten pada sebuah forum diskusi yang
difasilitasi oleh Perogram peduli yang menghadirkan beberapa perwakilan yaitu;
Dinas Sosial,Dinas Kependudukan,BAPPEDA,Dinas Pendidikan.
Diskusi terkait dengan verivikasi dan validasi
data BDTpun terbangun bahwa ketersediaan sumber
daya dan sumber dana menjadi persoalan sehingga sejauh ini belum melakukan
verivali BDT di semua desa dan baru dilakukan di Desa Boti jika kita lakukan
disana.
Diskusi demi diskusi kemudian ada titik temu pada kebutuhan
yang sama sehingga terbangun komitmen yang sama dalam melakukan akselerasi
terhadap persoalan verivikasi dan validasi Basis Data Terpadu yang dilaksanakan di Desa Boti sebagai satu-satunya Desa
Percontohan untuk verivali data BDT.
Ibaratnya sebuah orkestra,
stakeholder yang ada di tingkat Desa,Kecamatan maupun di Tingakat Kabupaten
memainkan sebuah irama yang sama walaupun alat musik yang dihasilkan berbeda
tapi menghasilkan nada yang sangat menawan. Nada itu adalah nada Inklusif untuk
warga Suku Botiyang berdomisili di Desa Boti-Kecamatan Ki’E-Kabupaten Timor
Tengah Selatan.
Dari harmonisasi yang ada,
ada nada yang paling signifikan bunyinya yaitu nada yang dimainkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil, karena dengan proses dan arah yang sama
kemudian muncul kebijakan yang diluar dugaan.
“Ketika data BDT sudah
terverivikasi dan tervalidasi, kamipun menyampaikan hasil itu langsung kepada
Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah
Selatan yaitu Bapak Samuel Fallo. Kamimenyampaikan bahwa dari hasil verivali
data BDT di Desa Boti, ada 109 KK yang belum memiliki NIK karena belum memiliki Kartu Keluarga dan
KTP”
 |
| Warga Suku Boti sedang dicatatat oleh petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan secra langsung di Kantor Desa Boti. |
“Mendengar penyampaian kami,
Bapak Samuel Fallo langsung merespon dengan memerintahkan staf untukmenyiapkan
waktu khusus untuk segera melakukan pendataan langsung di Desa Boti.
Teman-teman YTB, tolong bantu siapkan kelengkapan data dilapangan dengan pengisian formulir yang ada sehingga
mempermudah proses saat tim dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil turun
kesana.”
“Dan benar apa yang direspon
beliau, selang satu minggu kemudian tepatnya tanggal 18 Juli 2019 tim dari
Dinas Kependudukan dan Catatan SIpil Kabupaten Timor Tengah Selatan berkunjung
langsung ke Desa Boti dan melakukan pendataan langsung di Desa Boti untuk
mendata 109 orang yang belun memiliki NIK sekaligus untuk mengeluarkan Kartu
Keluarga dan KTP bagi mereka sehingga mereka dapat mengakses bantuan sosial
melalui data BDT.”
Dua bulan kemudian, tepatnya
tanggal 20 September 2019 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan secara resmi
menyerahkan 144 lembar Kartu Keluarga, 119 Akta Lahir dan 11 lembar Akta
Kematian kepada Sekertaris Desa Boti yang disaksikan oleh Kader Peduli dan Staf
Yayasan Tanpa Batas di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten TTS.
 |
| Staf Dinas Kependudukan dan Catatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sedang melakukan pengesahaan 144 lembar Kartu Keluarga, 119 Akta Lahir dan 11 Akta Kematian |
 |
| Sekertaris Desa Boti menandatangani Berita Acara penyerahan dokumen. |
Respon yang baik ini tentu sangat menggembirakan karena ada sinergi antar instansi terkait antara lain Dinas Sosial dan BAPPEDA Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga iramanya terdengan merdu untuk memainkan nada INKLUSI SOSIAL BAGI WARGA SUKU BOTI.
by Deni Sailana